DKI kemarin,bocoran langsung sidney wanwantoto anggaran sekolah swasta gratis hingga UMP DKI 2025
Jumat, 8 November 2024 05:55 WIB
Sejumlah pekerja berjalan pulang di Jalan Sudirman, Jakarta, Rabu (22/11/2023). ANTARA FOTO/Asprilla Dwi Adha/foc/am.
Sejumlah peristiwa di DKI Jakarta yang terjadi pada Kamis (7/11) masih layak untuk disimak kembali...
Jakarta (ANTARA) - Sejumlah peristiwa di DKI Jakarta yang terjadi pada Kamis (7/11) masih layak untuk disimak kembali antara lain total anggaran program sekolah swasta gratis capai Rp2,3 triliun hingga DKI pastikan UMP Jakarta 2025 akan naik.
Berikut rangkumannya:
Total anggaran program sekolah swasta gratis capai Rp2,3 triliun
Wakil Ketua DPRD Provinsi DKI Jakarta Ima Mahdiah mengatakan total anggaran yang dibutuhkan untuk program sekolah swasta gratis yang rencananya dimulai pada Juli 2025 sebesar Rp2,3 triliun.
"Itu (anggaran sekolah swasta gratis) Rp1,6 (triliun)," kata Ima saat dijumpai di Gedung DPRD DKI Jakarta, Kamis.
Baca selengkapnya di sini.
DKI pastikan UMP Jakarta 2025 akan naik
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memastikan bahwa upah minimum provinsi (UMP) Jakarta pada 2025 akan mengalami kenaikan.
Kendati demikian, Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Energi (Disnakertransgi) Jakarta Hari Nugroho di Jakarta, Kamis, belum bisa memastikan berapa besaran kenaikan UMP 2025.
Baca selengkapnya di sini.
BPBD Jaksel salurkan sarana dan prasarana ke kelurahan rawan banjir
Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Jakarta Selatan menyalurkan sarana dan prasarana ke sejumlah kelurahan rawan banjir sebagai upaya mitigasi bencana di wilayahnya.
"Kami mendistribusikan sarana dan prasarana melalui posko BPBD Wali Kota Jakarta Selatan," kata Komandan Pleton BPBD Jakarta Selatan Muhammad Nur saat dihubungi di Jakarta, Kamis.
Baca selengkapnya di sini.
DKI pantau sanitasi total agar tak ada warga BAB sembarangan
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berkomitmen untuk terus memantau sanitasi total berbasis masyarakat (STBM) agar tak ada lagi warga Jakarta buang air besar (BAB) sembarangan lantaran telah sadar untuk mencari akses terhadap jamban.
Pelaksana Tugas Kepala Bidang Pencegahan dan pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan DKI Jakarta Maryati Kasiman di Jakarta, Kamis, mengatakan pemantauan dilakukan Dinas Kesehatan berkolaborasi dengan berbagai pihak terkait seperti Dinas Sumber Daya Air (SDA) dan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (PRKP).
Baca selengkapnya di sini.
DPRD DKI usulkan pembentukan Satgas Aset
Ketua Komisi C DPRD DKI Jakarta Dimaz Raditya mengusulkan pembentukan Satuan Tugas (Satgas) Aset untuk melakukan penagihan ke pengembang, pengawasan hingga pengamanan aset milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.
Sebab, kata dia dalam keterangannya di Jakarta, Kamis, masih banyak fasilitas sosial (fasos) dan fasilitas umum (fasum) yang belum diserahkan oleh pengembang kepada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.
