Kemendagri perkuat Baznas melalui dukungan data kependudukan
Kamis,sikni jam 2 martabetoto 26 September 2024 12:33 WIB
Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian pada Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) 2024 yang digelar secara hybrid dari Balikpapan, Kalimantan Timur, Rabu (25/9/2024). ANTARA/HO-Puspen Kemendagri
..., termasuk data-data masyarakat yang perlu mendapatkan bantuan sehingga bisa tepat sasaran.
Jakarta (ANTARA) - Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian berkomitmen memperkuat Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) melalui dukungan data kependudukan dan kelembagaan.
"Dari Kementerian Dalam Negeri, kami setidaknya ada tiga hal yang kami kerjakan untuk membantu Baznas. Pertama, memperkuat kelembagaan. Kelembagaan (Baznas) yang sudah ada saya kira di 34 provinsi," kata Tito dalam keterangannya di Jakarta, Kamis.
Tidak hanya di tingkat provinsi, dia menyebutkan hampir di 514 kabupaten/kota juga sudah memiliki Baznas. Namun, dari jumlah tersebut, ada yang memiliki kinerja maksimal, tetapi ada pula yang belum.
Menurut dia, maksimal tidaknya kinerja bergantung pada kerja tim yang mengorganisasi di daerah masing-masing.
Hal lainnya, lanjut Mendagri, berkaitan dengan kepedulian dari kepala daerah terhadap Baznas, terutama di daerah-daerah yang baznasnya masih belum berjalan dengan baik.
Oleh karena itu, pihaknya sudah mengeluarkan sejumlah surat edaran, bahkan zoom meetingdengan seluruh kepala daerah supaya yang baznasnya masih tertatih-tatih itu dibantu.
"Membantunya dapat melalui mekanisme hibah," kata Mendagri.
Secara eksplisit, kata Tito, hibah tersebut bisa dalam bentuk bantuan sarana dan prasarana atau dana operasional bagi Baznas yang belum berjalan optimal.
Dalam reviu anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD), Kemendagri juga menyampaikan terkait dengan alokasi hibah kepada Baznas.
Untuk efektivitasnya, Tito juga meminta laporan dari gubernur dan bupati/wali kota tentang perkembangan Baznas di daerahnya masing-masing 3 bulan sekali.
"Saya dalam konteks hubungan daerah yang perlu didukung, saya sangat mengharapkan feedbackdari Baznas. Mohon kami diberikan data daerah-daerah mana saja yang baznasnya masih tertatih-tatih tadi sehingga perlu diberikan bantuan oleh pemerintah daerah," ungkap Tito.
Baca juga: Mendagri: Potensi zakat RI luar biasa, perlu optimalisasi di daerah Baca juga: Rakornas Baznas 2024, Menko PMK tekankan urgensi kesadaran berzakat
Pekerjaan kedua Kemendagri untuk penguatan Baznas adalah memperkuat kelembagaan dengan memperluas jaringan.
Adapun caranya dengan membentuk unit pengumpul zakat (UPZ) di seluruh organisasi perangkat daerah (OPD).
Dalam hal ini, sudah ada daerah-daerah yang melakukan, terutama di Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, DKI Jakarta, dan Banten meskipun banyak juga yang belum membentuk UPZ.
"Padahal, saya sudah mengeluarkan surat edaran, instruksi untuk dibuat UPZ di semua OPD, bahkan sampai di tingkat desa," tambahnya.
Tito juga meminta masukan dari Baznas terkait dengan UPZ yang ada di OPD sehingga Kemendagri bisa menginformasikan kepada pemda atau kepala daerah yang bersangkutan.
Ketika ada yang belum membentuk Baznas, pihaknya bisa menindaklanjutinya dengan berbagai instrumen seperti memberi teguran lisan.
"Ada banyak instrumen, saya juga bisa koordinasi dengan Kementerian Keuangan untuk DAU (dana alokasi umum) dikurangi, dana alokasi khususnya untuk bidang tertentu bisa dikurangi sebagai punishment, banyak instrumen sebetulnya," pungkas dia.
Dukungan lain yang diberikan oleh Kemendagri, yaitu pemanfaatan data kependudukan dan pencatatan sipil (dukcapil) sehingga bisa diketahui berapa jumlah umat Islam yang ada di tingkat provinsi, kabupaten/kota, kecamatan, hingga desa, termasuk data usia dan pekerjaan.
"Ini akan bermanfaat untuk menentukan Baznas di daerah mana yang perlu dioptimalkan, termasuk data-data masyarakat yang perlu mendapatkan bantuan sehingga bisa tepat sasaran," kata Tito.
Penguatan Baznas ketiga adalah dukungan dari Kemendagri dalam kerja sama untuk pemanfaatan zakat.
Ia tak henti-hentinya menyampaikan kepada kepala daerah, terutama di daerah yang mengalami kesulitan fiskal yang ditandai dengan kecilnya pendapatan asli daerah (PAD), agar mencari sumber pendapatan lain untuk membantu masyarakat yang membutuhkan.
Mendagri mendorong kepala daerah untuk merangkul badan zakat dalam rangka membantu pengembangan laju pembangunan dan mengentaskan masyarakat dari kemiskinan.
