Kemarin,singapore hongkong sydney toto911 Paripurna MPR Akhir hingga pilkada ulang September 2025

• Kamis, 26 September 2024 07:37 WIB

Jakarta (ANTARA) - Beragam peristiwa politik terjadi di Indonesia, Rabu (25/9), mulai dari Sidang Paripurna MPR Akhir Masa Jabatan Periode 2019—2024 menyetujui dua rancangan putusan hingga pilkada ulang jika kotak kosong menang dilaksanakan pada bulan September 2025.

Berikut ini lima berita politik menarik pilihan ANTARA.

1. Presiden Jokowi kutuk keras serangan Israel ke Lebanon

Presiden RI Joko Widodo mengutuk keras serangan Israel ke Lebanon yang terjadi sejak Senin (23/9) dan telah mengakibatkan korban tewas mencapai 500-an orang.

"Indonesia mengutuk keras serangan Israel ke Lebanon," ucap Presiden memberikan keterangan pers di kawasan Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur, Rabu, sebagaimana rekaman suara yang diterima di Jakarta.

Selengkapnya baca di sini.

2. Sidang Paripurna MPR Akhir 2019—2024 setujui dua rancangan putusan

Sidang Paripurna MPR Akhir Masa Jabatan Periode 2019—2024 di Jakarta, Rabu, menyetujui dua rancangan putusan, yakni Rancangan Peraturan MPR tentang Tata Tertib dan Rancangan Keputusan MPR tentang Rekomendasi MPR periode 2019—2024.

"Apakah Rancangan Peraturan MPR tentang Tata Tertib dan Rancangan Keputusan MPR tentang Rekomendasi MPR periode 2019–2024 sebagaimana telah diputuskan dalam Rapat Gabungan MPR tanggal 23 September 2024 dapat disetujui?" kata Ketua MPR RI Bambang Soesatyo alias Bamsoet yang memimpin jalannya sidang.

Selengkapnya baca di sini.

3. Pilkada diulang pada September 2025 jika kotak kosong yang menang

Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) ulang jika kotak kosong menang di Pilkada 2024 dilaksanakan pada bulan September 2025.

Demikian kesepakatan Rapat Dengar Oendapat (RDP) Komisi II DPR RI dengan Kementerian Dalam Negeri, Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) RI.

Selengkapnya baca di sini.

4. Pimpinan MPR dorong Soeharto dan Gus Dur diberi gelar pahlawan

Ketua MPR RI Bambang Soesatyo menuturkan bahwa pimpinan MPR mendorong agar presiden ke-2 RI H.M. Soeharto dan presiden ke-4 RI K.H. Abdurrahman Wahid (Gus Dur) mendapat gelar pahlawan nasional.

Menurut Bamsoet (sapaan akrab Bambang Soesatyo), jangan sampai ada warga negara Indonesia, apalagi seorang pemimpin bangsa yang harus menjalani sanksi hukuman tanpa adanya proses hukum yang adil.

Selengkapnya baca di sini.

5. Raker dengan Prabowo jadi tingkat kehadiran tertinggi di Komisi I DPR

Ketua Komisi I DPR RI Meutya Hafid mengatakan bahwa Rapat Kerja (Raker) Komisi I DPR RI bersama Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto menjadi rapat kerja dengan tingkat kehadiran tertinggi di komisinya dalam kurun waktu beberapa bulan terakhir.

"Kemudian anggota Komisi I yang hadir juga seluruh fraksi, sembilan fraksi hadir dengan kehadiran fisik ada 40 orang. Jadi ini juga mungkin angka tertinggi dalam tiga bulan terakhir atau enam bulan terakhir. Satu tahun terakhir juga ini mungkin tertinggi," kaya Meutya saat membuka jalannya raker di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu.

Selengkapnya baca di sini.

Pewarta: Melalusa Susthira Khalida
Editor: D.Dj. Kliwantoro
Copyright © ANTARA 2024