togelup m: Reformasi birokrasi berbasis digital jadi prioritas Bawaslu ke depan
almas-finance.com - Berita Terkini Hari Ini | Update Terbaru Nasional & Internasional: 2024-10-29 01:28:01 Penulis: togelup m: Reformasi birokrasi berbasis digital jadi prioritas Bawaslu ke depan Komentar
togelup m Reformasi birokrasi berbasis digital jadi prioritas Bawaslu ke depanKamis, 26 September 2024 08:53 W
datasgp45 。
Reformasi birokrasi berbasis togelup mdigital jadi prioritas Bawaslu ke depan
- Kamis, 26 September 2024 08:53 WIB
Dalam laman Bawaslu yang dipantau ANTARA di Jakarta, Kamis, Anggota Bawaslu Herwyn JH Malonda membeberkan, dirinya berharap pengembangan ke arah pelayanan digital, baik data maupun informasi bisa terealisasi pada masa depan.
"Kami berharap ada reformasi birokrasi yang berbasis digital, pemerintahan berbasis elektronik harus kami kejar. Basis digital dengan anggaran efisien," kata Herwyn.
Oleh sebab itu, lanjut dia, pengembangan berbasis digital menjadi salah satu fokus penganggaran atau Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-K/L).
Herwyn menambahkan, saat ini Bawaslu
tengah melakukan penyusunan dalam RKA-K/L Bawaslu, Bawaslu provinsi, dan Bawaslu kabupaten/kota untuk Tahun Anggaran 2025.
Baca juga: Bawaslu: Deklarasi damai dan berintegritas wujud komitmen Pilkada 2024
Dia mengimbau Bawaslu di provinsi maupun kabupaten/kota, agar menyusun semua aspek penganggaran secara efektif dan efisien, sehingga tepat guna atau sasaran.
Terlebih, semua tahapan pemilihan kepala daerah (pilkada) akan berakhir di tahun 2025, sehingga pengelola atau pengguna anggaran harus menyusun rencana dengan bijak.
Jika menyusun anggaran secara cermat, maka target kerja yang ditetapkan bisa terwujud dengan maksimal dan akan berdampak positif untuk internal maupun publik.
"Mudah mudahan dalam menyusun anggaran prioritas apa yang Bawaslu butuhkan dalam kerja-kerja ke depan bisa terfasilitasi," ujar dia.
Selain itu, Herwyn juga mengimbau Bawaslu di daerah tetap menjalin sinergi dengan pemerintah daerah dan juga lembaga lain, guna mencapai target kerja dengan efektif dan efisien.
Sebab, kolaborasi atau kerja sama dengan lembaga lain penting untuk membantu mewujudkan komitmen mengawasi proses penyelenggaraan pemilu atau pilkada ke depan.
Menurut dia, kolaborasi itu juga bagian dari menunjukkan transparansi kerja, serta bagian dari menjalankan nilai-nilai reformasi birokrasi.
Baca juga: Ketua Bawaslu sebut isu SARA masih rawan di Pilkada 2024
Pewarta: Donny Aditra
Editor: Hernawan Wahyudono
Copyright © ANTARA 2024
Artikel Terkait
Komisi II DPR sebut 79 RUU Kabupaten/Kota masuk paripurna 30 September
Komisi II DPR sebut 79 RUU Kabupaten/Kota masuk paripurna 30 SeptemberKamis, 26 September 2024 16:042024-10-29Akademisi yakin Prabowo paham dampak jika tambah jumlah kementerian
Akademisi yakin Prabowo paham dampak jika tambah jumlah kementerianKamis, 26 September 2024 14:49 WI2024-10-29Kemendagri perkuat Baznas melalui dukungan data kependudukan
Kemendagri perkuat Baznas melalui dukungan data kependudukanKamis, 26 September 2024 12:33 WIBMenter2024-10-29Cak Imin apresiasi Fraksi PKB perjuangkan pemulihan nama baik Gus Dur
Cak Imin apresiasi Fraksi PKB perjuangkan pemulihan nama baik Gus DurRabu, 25 September 2024 22:08 W2024-10-29Puan kembali ditetapkan jadi Ketua DPR untuk 2024
Puan kembali ditetapkan jadi Ketua DPR untuk 2024-2029Selasa, 1 Oktober 2024 18:25 WIBAnggota DPR pe2024-10-29Pilkada diulang pada September 2025 jika kotak kosong yang menang
Pilkada 2024Pilkada diulang pada September 2025 jika kotak kosong yang menangKamis, 26 September 2022024-10-29
Komentar