Andi Widjajanto ingatkan TNI unsur pendukung untuk atasi krisis 6 hk martabetotopangan
Selasa, 8 Oktober 2024 19:49 WIB
Penasihat Senior Laboratorium Indonesia 2045 (Lab 45) Andi Widjajanto menjawab pertanyaan wartawan saat ditemui selepas acara Lab 45 di Perpustakaan Nasional, Jakarta, Selasa (8/10/2024). ANTARA/Genta Tenri Mawangi
Ketahanan pangan itu untuk mengatasi ancaman nonmiliter.
Jakarta (ANTARA) - Ahli pertahanan dari Laboratorium Indonesia 2045 (Lab 45) Andi Widjajanto mengingatkan kepada TNI tetap menjadi unsur pendukung dalam upaya mengatasi krisis pangan.
Andi Widjajanto menjelaskan bahwa krisis pangan merupakan ancaman nonmiliter sehingga lead sector atau kementerian/lembaga yang menjadi penjuru dalam menangani itu bukan TNI ataupun Kementerian Pertahanan.
"Ketahanan pangan itu untuk mengatasi ancaman nonmiliter. Kalau sudah ancaman nonmiliter, kembali saja ke Undang-Undang Pertahanan Nomor 3 Tahun 2022," kata Andi Widjajanto, penasihat senior Lab 45, di Jakarta, Selasa, saat diminta tanggapannya terkait dengan pembentukan lima batalyon infanteri (yonif) baru di Papua yang tugas khususnya membantu produksi pangan.
Andi lantas melanjutkan bahwa UU Pertahanan mengatur jika yang dihadapi TNI ialah ancaman nonmiliter, perlu ada kementerian nonpertahanan yang mendeklarasikan ancaman krisis pangan tersebut.
Ia menyebut kementerian yang mendeklarasikan ancaman itu perlu menyatakan ketidaksanggupannya mengatasi itu sehingga membutuhkan bantuan dari Kementerian Pertahanan (Kemenhan) dan TNI sebagai unsur pendukung.
"Jadi, mereka (Kemenhan dan TNI) bukan penjurunya, mereka adalah unsur dukungan melapis kementerian nonpertahanan yang sudah declaredi wilayah ini ada ancaman pangan. Proses itu yang tidak terjadi saat ini," kata Andi.
Untuk penanganan ancaman nonmiliter, kata dia, acuannya tetap pada UU Pertahanan.
Baca juga: Pengamat nilai Yonif PDR beri rasa aman pelaksanaan program di Papua Baca juga: Yonif PDR dinilai strategis tingkatkan ekonomi dan keamanan wilayah
Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto pada minggu lalu meresmikan lima yonif penyangga daerah rawan (PDR) di Papua yang seluruhnya punya tugas khusus untuk mendukung program ketahanan pangan pemerintah.
Lima yonif PDR yang diresmikan oleh Panglima TNI itu mencakup Yonif 801/Ksatria Yuddha Kentswuri bermarkas di Kabupaten Keerom, Provinsi Papua; Yonif 802/Wimane Mambe Jaya bermarkas di Kabupaten Sarmi, Provinsi Papua.
Berikutnya Yonif 803/Nduka Adyatma Yuddha bermarkas di Kabupaten Boven Digoel di Provinsi Papua Selatan; Yonif 804/Dharma Bhakti Asasta Yudha bermarkas di Kabupaten Merauke, Provinsi Papua Selatan; dan terakhir Yonif 805/Ksatria Satya Waninggap bermarkas di Sorong, Papua Barat Daya.
Masing-masing yonif itu diperkuat oleh 691 prajurit.
Di lokasi peresmian, Kepala Staf TNI Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Maruli Simanjuntak menyebut prajurit-prajurit TNI yang tergabung dalam batalyon infanteri penyangga daerah rawan (yonif PDR) dibekali ilmu pertanian dari Universitas Pertahanan.
Maruli menyebut bintara-bintara yang mendapatkan materi khusus itu nantinya bertugas dalam kompi-kompi produksi pangan yang merupakan bagian dari yonif PDR di Papua.
"Ada pembekalan dari Universitas Pertahanan. Ada bintara khusus yang sudah dalam pendidikan militernya, juga menerima materi pertanian," kata KSAD saat ditemui selepas acara peresmian Rabu minggu lalu.
