Kemendagri sebut kolaborasi perlu untuk ciptakan BPD yang kompetitif
Senin,data keluaran sydney 2022 14 Oktober 2024 18:40 WIB
Plh. Dirjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri Horas Maurits Panjaitan (kanan) bersama Ketua Dewan Komisioner OJK Mahendra Siregar dalam acara Peluncuran Peta Jalan Penguatan BPD Tahun 2024–2027 di Jakarta, Senin (14/10/2024). ANTARA/Rio Feisal/aa.Jakarta (ANTARA) - Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mengatakan bahwa kolaborasi berbagai pihak diperlukan untuk menciptakan Bank Pembangunan Daerah (BPD) yang kompetitif atau berdaya saing.
Pelaksana Harian Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kemendagri Horas Maurits Panjaitan mengatakan bahwa bagi BPD perlu berupaya meningkatkan GRC, yakni governance(tata kelola), risk management(manajemen risiko), dan compliance(kepatuhan), untuk memperbaiki profil risiko.
“Kemudian juga melakukan perbaikan kualitas SDM (sumber daya manusia), diversifikasi produk dan layanan, dan juga akselerasi digital,” kata Maurits dalam acara Peluncuran Peta Jalan Penguatan BPD Tahun 2024-2027 di Jakarta, Senin.
Ia mengatakan bahwa BPD juga perlu mengoptimalisasikan peran asosiasi dalam mendorong upaya transformasi pada berbagai workstream.
Sementara itu, bagi pemerintah daerah (pemda), dia mengatakan bahwa perlu menambah penyertaan modal maupun mengalokasikan setoran modal yang cukup untuk BPD.
“Kemudian kepercayaan untuk mengelola seluruh dana pemda, dan proyek strategis pemerintah, terutama program-program yang tentunya ke depannya banyak yang harus dilanjutkan oleh pemerintah,” ujarnya.
Ia mengatakan bahwa investasi dari dana abadi pemda yang disimpan di BPD juga bisa dimanfaatkan guna meningkatkan daya saing.
“Pemerintah daerah tentunya menyimpan dana abadi di perbankan, di BPD, sehingga tentunya juga ada kontribusi nanti ketika pemanfaatan dana abadi ini bisa digunakan oleh pemerintah daerah, terutama bukan untuk dana abadinya, tetapi hasil penempatan ataupun investasinya di BPD, sehingga bisa bermanfaat,” katanya.
Selain itu, dia mengatakan bahwa pemda perlu membuat ruang sinergi dengan instansi, lembaga, badan usaha milik daerah (BUMD). Selanjutnya, melakukan pemilihan calon pengurus BPD yang berintegritas, profesional, dan kompeten.
Untuk pemangku kepentingan lainnya, dia mengatakan bahwa kolaborasi dapat dilakukan dalam optimalisasi pembiayaan ekonomi maupun berkelanjutan.
Baca juga: Kemendagri punya 4 strategi kuatkan peran BPD sebagai bank milik pemda
Baca juga: Kemendagri komitmen perkuat ekonomi daerah lewat BPD
